

Dalam menjalankan operasional, perusahaan tidak selalu mengerjakan semua tugas dengan tenaga kerja sendiri. Beberapa pekerjaan dapat diserahkan kepada pihak lain yang memiliki layanan dan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Praktik ini dikenal dengan istilah outsourcing atau alih daya.
Namun, outsourcing bukan sekadar menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain. Ada aturan, perjanjian, dan tanggung jawab yang perlu dipahami oleh setiap pihak, termasuk terkait perlindungan pekerja. Nah, agar tidak salah memahami sistem ini, mari kenali pengertian outsourcing, alur penerapannya, serta hal-hal yang perlu diperhatikan.
Outsourcing adalah sistem kerja ketika perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa atau perusahaan alih daya. Dengan sistem ini, perusahaan tidak perlu menangani seluruh pekerjaan menggunakan tenaga kerja sendiri.
Perusahaan penyedia jasa bertanggung jawab menyediakan pekerja sesuai kebutuhan dan kesepakatan dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Sementara itu, pekerja menjalankan tugas sesuai pekerjaan yang dialihdayakan.
Dalam praktiknya, outsourcing sering digunakan untuk pekerjaan penunjang operasional, seperti kebersihan, keamanan, dan penyediaan makanan. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
Perusahaan menerapkan outsourcing karena beberapa alasan. Berikut beberapa tujuan yang biasanya ingin dicapai:
Meskipun menawarkan sejumlah keuntungan, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan kualitas layanan dan perlindungan pekerja. Efisiensi tidak boleh mengabaikan hak tenaga kerja maupun ketentuan hukum.
Penerapan outsourcing melibatkan beberapa tahapan. Perusahaan pemberi pekerjaan perlu menentukan kebutuhan, memilih penyedia jasa, lalu menyepakati perjanjian kerja sama. Berikut gambaran alur penerapannya:
| Tahap | Proses |
|---|---|
| 1. Identifikasi kebutuhan | Perusahaan menentukan pekerjaan yang akan dialihdayakan. |
| 2. Pemilihan penyedia jasa | Perusahaan mencari penyedia jasa yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan. |
| 3. Penyusunan perjanjian | Kedua perusahaan menyepakati ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, hak, dan kewajiban masing-masing. |
| 4. Penyediaan pekerja | Perusahaan alih daya menyediakan pekerja sesuai kesepakatan. |
| 5. Pelaksanaan pekerjaan | Pekerja menjalankan tugas sesuai ketentuan dan kebutuhan operasional. |
| 6. Pengawasan dan evaluasi | Kedua perusahaan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan pemenuhan hak pekerja. |
Setiap tahapan perlu berjalan dengan jelas agar kerja sama tidak menimbulkan masalah. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga kemampuan penyedia jasa dalam mengelola pekerja.
Tidak semua pekerjaan dapat dialihdayakan secara bebas. Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan yang mengatur jenis dan bidang pekerjaan alih daya.
Berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, bidang pekerjaan penunjang yang dapat diserahkan kepada perusahaan alih daya meliputi:
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu memastikan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan bidang yang diatur. Dengan begitu, penerapan outsourcing tidak hanya berorientasi pada kebutuhan bisnis, tetapi juga mematuhi aturan ketenagakerjaan.

Dalam sistem outsourcing, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran berbeda. Hubungan kerja sama yang jelas membantu setiap pihak memahami tanggung jawabnya. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat:
Masing-masing pihak perlu menjalankan tanggung jawabnya. Perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan alih daya juga perlu menjaga komunikasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai kesepakatan.
Agar outsourcing berjalan dengan baik, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:
Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur bahwa perjanjian alih daya harus dibuat secara tertulis. Perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi perlindungan dan hak pekerja, sedangkan perusahaan pemberi pekerjaan bertanggung jawab memastikan pemenuhan perlindungan tersebut.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat mengelola outsourcing secara lebih terarah. Sistem ini pun dapat mendukung kebutuhan operasional tanpa mengabaikan kepentingan pekerja.
Outsourcing adalah sistem kerja ketika perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa atau perusahaan alih daya.
Perusahaan menggunakan outsourcing untuk meningkatkan efisiensi, memperoleh layanan profesional, dan memenuhi kebutuhan operasional.
Perusahaan alih daya bertanggung jawab memenuhi hak pekerja sesuai hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku.
Tidak. Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengatur bidang pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.
Ya. Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengatur bahwa perjanjian alih daya harus dibuat secara tertulis.
Outsourcing adalah sistem kerja yang memungkinkan perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan alih daya. Sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan operasional. Namun, penerapannya harus mengikuti aturan ketenagakerjaan, menggunakan perjanjian tertulis, serta tetap memperhatikan hak dan perlindungan pekerja.
Memahami outsourcing tidak cukup hanya dengan mengetahui pengertian dan alur penerapannya. Perusahaan juga perlu memahami hubungan antara efisiensi bisnis, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab setiap pihak dalam hubungan industrial.
Untuk mempelajari hal tersebut lebih lanjut, kamu dapat membaca buku Tata Kelola Outsourcing dalam Sistem Hubungan Industrial: Strategi Membangun Kemitraan Kerja yang Efektif karya Dr. Agus Riyanto, M.M. dan Sutomo, S.H., M.M., K3L.
Buku terbitan CV Detak Pustaka ini membahas tata kelola outsourcing, strategi membangun kemitraan kerja, serta peran berbagai pihak dalam hubungan industrial. Pembahasannya dapat menjadi bacaan pendamping bagi perusahaan, praktisi ketenagakerjaan, maupun pembaca yang ingin memahami pengelolaan outsourcing secara lebih menyeluruh. Di dalam buku ini memuat: